Pragmatisme Terselubung di Tubuh PMII

"Angkatan muda harus punya keberanian. Kalau tidak punya, sama saja dengan ternak yang hanya sibuk mengurus dirinya sendiri.”

- Pramoedya Ananta Toer

Pesan tersirat yang disampaikan Pram itu bak petir yang menyambar di malam hari. Betapa tidak, sebuah untaian kata yang sederhana tetapi kritis mungkin murni dilayangkan untuk generasi muda penerus bangsa. Pesan itu mungkin sebuah bahan refleksi untuk melihat eksistensi kaum muda pada saat itu.

Pertanyaannya kemudian, siapa kaum muda yang dimaksud? Jika kaum muda yang dimaksud Pram adalah aktivis mahasiswa seperti saat ini, mungkin Pram bersedih atau kecewa sebab, keberanian yang dimaksud Pram di zamannya adalah keberanian melawan segala bentuk penindasan terhadap manusia. Sementara fakta, aktivis kini cenderung berani dengan urusan politik praktis.

Kaum muda yang berhikmah dalam wadah organisasi harusnya berani melawan dehumanisasi, sebab itu adalah tujuan berbangsa dan bernegara kita. Tujuan itupun tertera dalam tubuh PMII. Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika PMII di Sulawesi menjadi bagian dari tujuan itu?

Sebagai organisasi kemahasiswaan/kepemudaan yang lahir pada 17 April 1960 silam, PMII di Sulawesi Selatan punya sejarah panjang dari masa ke masa. Dan masa kini sejarah panjang itu semakin bertambah panjang dengan masifnya konflik internal yang tidak produktif datang silih berganti. Akibatnya organisasi ini hilang keseimbangan krisis orientasi bahkan cenderung hilang pesona di mata publik.
Lalu apa penyulut konflik internal yang tidak produktif itu. Yang terasa adalah aneka kepentingan pragmatis yang menggorogoti sebagian kader organisasi ini adalah penyulut konflik itu.

Kepentingan pragmatisme itu, dapat ditandai dari interaksi kader-kadernya dengan sejumlah aktor politik, atau institusi politik formal (parpol) baik di level lokal maupun nasional. Sehingga yang diperjuangkan kemudian tidak lagi fokus pada membumikan visi misi organisasi ini, melainkan berupaya memperjuangkan kepentingan aktor politik tertentu. Dalam konteks ini, PMII berjalan seiring dinamika para aktor politik praktis tertentu yang notabene sang aktor yang dimaksud tidak tunggal. Menariknya, prosesnya tak berlangsung secara terbuka, melainkan berproses dalam situasi "Sunyi Senyap". Ibarat kentut, tak terlihat tetapi baunya menyengat hidung kita. Inilah yang dimaksud pragmatisme terselubung.

Barangkali karena hal itulah sehingga konflik di PMII tak pernah usai karena seiring sejalan dengan perbedaan kepentingan yang terjadi di level aktor politik tertentu. Bukankah perbedaan kepentingan politik para aktor politik itu senantiasa berlangsung terjadi? Apalagi, tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.

Bila PMII tetap hendak dihadirkan sebagaimana khittahnya, maka sikap pragmatisme terselubung itu harus ditinggalkan. Bila tidak, organisasi ini akan menderita krisis yang berkepanjangan. Krisis yang berkepanjangan dalam sebuah institusi melambangkan institusi itu tak sehat. Dalam konteks ini, selubung pragmatisme itu persis kanker yang menggorogoti tubuh manusia seraya mengancam eksistensinya. Artinya, selubung pragmatisme itu bila terus dibiarkan akan mengancam eksistensi PMII, khususnya di Sulawesi Selatan. Bila eksistensi itu terancam, percaya dirikah kita melakukan "Inilah Kami Wahai Indonesia?"

Oleh karena itu, selubung pragmatisme ini harus diakhiri sebab, khittah PMII bukan ranah itu. Tetapi pada terbentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Disini cukup terang bahwa pragmatisme terselubung berada di luar khittah PMII itu. Tak bisa ditafsir lagi bahwa laku pragmatisme terselubung bukanlah cerminan budi yang luhur.

Akhirnya mari kita mengakhiri pragmatisme terselubung ini agar kita tak tergolong ternak yang hanya sibuk mengurus diri sendiri sebagaimana ungkapan Pram diatas.

(Catatan Pinggiran: Makassar, Makassar, 27 Maret 2017)